Korupsi Politik Daerah di Balik Fatsun Gerakan Bias Gender

Deskripsi

Korupsi Politik Daerah di Balik Fatsun Gerakan Bias Gender

Kajian terkait dengan Korupsi Politik di Daerah Di Balik Fatsun Gerakan Bias Gender (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi) yang tersublimasi pada pemerintahan daerah Minahasa Selatan, Sulawesi; Kabupaten Taniung Pinang, Sumatera; dan Kota Surabaya, Jawa Timur, dirancang untuk menegasikan atau paling tidak meminimalisir peran daerah dalam pemberantasan korupsi. Keutamaan lain dari kajian ini terletak pada paradigma gender melalui peran kepala daerah perempuan selama menjalankan kepemimpinan di daerah.

Fokus substantif dari buku ini adalah: Pertama. Tindak korupsi di lefel lokal terjadi seiring dengan berlangsungnya otonomi daerah. Keleluasaan daerah untuk merancang, menentukan dan melaksanakan proses pembangunan sebagai konsekwensi dari implementasi otonomi daerah pada titik tertentu membuka ruang bagi hadirnya korupsi di tingkat lokal. Kedua, Tindak pidana korupsi di lefel lokal dipengaruhi oleh sejauh mana komitmen dan infrastruktur anti korupsi tersedia di tingkat daerah baik di lefel pemerintah, kepolisian dan kejaksaan. Ketiga, keterkaitan antara pemimpin daerah perempuan dengan tingkat korupsi daerah masih belum diketemukan. Masih perlu untuk didalami lebih dahulu tentang peran kepemimpinan perempuan dalam mengurangi tindak korupsi atau memperentan tingkat korupsi di lefel daerah.
Selamat membaca.